Pemerintah akan menaikkan anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) untuk revitalsiasi program kependudukan dan
keluarga berencana (KB) menjadi Rp2,8 triliun pada 2014 atau naik Rp200
miliar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2,6 triliun.
Ada
sepuluh provinsi yang menjadi perhatian khusus karena memiliki problema
kependudukan yang berat dengan jumlah penduduk lebih dari 7 juta jiwa,
yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa
Tengah Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan
Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu ada tiga provinsi lagi yang
mempunyai TFR (total fertility rate) tinggi yaitu Povinsi DKI Jakarta,
Papua, dan Papua Barat.
“Kita harus bisa menekan total kelahiran
penduduk. Oleh karena itu, pelayanan KB harus ditingkatkan secara merata
di seluruh tanah air. Tetapi kita fokus pada prioritas sasaran di 10
provinsi dan 3 provinsi penyangga itu,” kata Kepala BKKBN Prof dr Fasli
Jalal, usai membuka acara Temu Pengelola Kependudukan dan KB Teladan
tingkat Nasional 2013 di Marlyn Park Hotel, Jakarta, Jumat (16/8) malam.
Pihaknya
akan mendorong penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD,
implat, vasektomi (MOP/metode operasi pria), dan tubektomi (MOW/metode
operasi wanita). Selain mencukupi kebutuhan alat kontrasepsi sampai di
fasilitas pelayanan KB, pihaknya juga memastikan bahwa masyarakat mudah
mengakses fasilitas pelayanan KB tersebut.
“Kami mendorong
penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, karena masyarakat kita
masih kurang disiplin. Tetapi masyarakat masih banyak yang memilih
menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik. Ini
yang memiliki risiko kegagalan lebih tinggi,” kata Fasli.
Untuk
meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, BKKBN akan
menggerakkan semua lini termasuk SKPD-SKPD yang ada di Pemda. Mereka
diharapkan memberikan dukungan program KB dan kependudukan antara lain
melalui pembinaan kader KB dibawah SKPD yang ada serta program
sosialisasi KB disemua unit. “Targetnya penggunaan alat kontrasepsi
jangka panjang yang saat ini baru 15 persen bisa ditingkatkan minimal
menjadi 17,5 persen pada akhir 2014,” ujarnya.
Selain Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) para kader KB di lapangan sangat
mendukung tercapainya sasaran program KB. Untuk itu, Kepala BKKBN
memberikan penghargaan atas loyalitas para pelaksana program KB di lini
lapangan. Antara lain mengundang para teladan untuk mengikuti acara Hari
Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2013 di Istana Negara.
Kegiatan ini
bertujuan untuk meningkatkan semangat, kebanggaan dan penghargaan atas
kerja keras dan pengabdiannya terhadap program Kependudukan dan KB dalam
mencapai perwujudan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, meningkatnya
kinerja para pengelola program KKB teladan dalam pengelolaan program
Kependudukandan KB di lapangan.
Sementara itu, dalam pertemuan
Pengelola Program KKB Teladan Tingkat Nasional dihadiri oleh sekitar
2.000 PLKB dan kader KB seperti Institusi Masyarakat Pedesaan dan
Pasangan KB Lestari TeladanUtama Tingkat Provonsi, BidanPuskesmas yang
melakukanpelayanan KB-MKJP, Dokter dan Bidan Swasta, KB Perusahaan, dan
Motivator KB Mandiri, Remaja dan Generasi Muda pendukung program KKB
Teladan, Kader BKR, BKB BKL, PPKS terbaik, PengelolaKelompok UPPKS
terbaik, Para Juara Keluarga Harmonis dari seluruh provinsi. sumber@bkkbn
